Informasi seputar gambar imb

Sudah tahu apa itu Pajak Penghasilan?

Pajak penghasilan ini biasa disebut Pajak Penghasilan pasal 25 atau PPh 25. Pph 25 ini adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.

Pajak Penghasilan ini di atur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983. Namun telah mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai UU Nomor 7 & Tahun 1991, UU Nomor 10 & Tahun 1994, UU Nomor 17 & Tahun 2000, serta terakhir UU Nomor 36 & Tahun 2008.

Mulanya, di Indonesia Pajak Penghasilan ini diterapkan ada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak ini dinamakan dengan Pajak Perseroan (PPs). Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925.

Setelah itu, akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. PPh memiliki 7 jenis pajak yang bisa kalian pahami. Yaitu:

#1 PPh Pasal 21

Jenis pajak ini adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh wajib pajak pribadi dalam negeri.

PPh 21 juga dikenakan atas tunjangan, honorarium, komisi, bonus, hadiah dari undian, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, bunga, dividen, royalti, sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta, keuntungan selisih kurs mata uang asing, premi asuransi, dan sebagainya.

#2 PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pemotongan atau pemungutan pajak pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan ekspor dan impor atas penjualan barang mewah. PPh 22 juga dikenakan atas pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau usaha di bidang lain, dan wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

#3 PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 tidak dikenakan atas penghasilan yang dibayar atau terutang pada bank, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen berasal dari cadangan laba ditahan atau kepemilikan saham paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Ada juga laba yang diterima dari perseroang komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham atau persekutuan termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi pada anggotanya, serta penghasilan yang dibayar atau terutang pada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#4 PPh Pasal 25

PPh yang dibayar dengan sistem angsuran dengan tujuan meringankan wajib pajak untuk membayar pajak tahunannya.  Besaran pajak tersebut dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. PPh Pasal 25 ini harus dibayar sendiri dan tidak boleh terlambat. Jika telat, akan dikenakan denda sebesar 2% per bulannya.

#5 PPh Pasal 26

Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak dalam negeri pada wajib pajak luar negeri. Penghasilan tersebut meliputi dividen, bunga, royalti dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa dan pekerjaan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, serta keuntungan karena pembebasan utang.

#6 PPh Pasal 29

Jika pajak terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak itu harus segera dilunasi sebelum menyampaikan SPT Tahunan PPh.

#7 PPh PP 23

Biasa disebut PPh Final PP 23 adalah pajak penghasilan final yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

The post Pajak Penghasilan : Pahami Pengertian dan Jenisnya! appeared first on Blog Primaland ID.

Mengenal SHM – Apabila Anda memiliki tanah/lahan, sebaiknya mempunyai bukti kepemilikan yang kuat atas properti tersebut. Salah satunya adalah SHM, jika dengan adanya surat ini  tidak akan ada pihak lain yang bisa mengeklaim properti Anda.

Nah, kali ini Saya akan mengulas lebih lengkap mengenai SHM, berikut ini adalah panduan lengkap pengertian SHM hingga cara mengurusnya.

Pengertian SHM

Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah bukti kepemilikan tertinggi atau terkuat atas suatu lahan atau tanah, tanpa batasan waktu tertentu. SHM ini merupakan dokumen otentik yang paling penting dan kuat berdasarkan hukum. Keunggulan dari SHM, yaitu:

1. Memberikan kewenangan untuk segala macam keperluan dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Hak milik atas tanah berlangsung selama pemiliknya masih hidup.
2. SHM memiliki keleluasaan untuk melanjutkan hak milik kepada ahli waris selama memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan perundang-undangan.
3. Memiliki kedudukan dan keleluasaan yang lebih tinggi dibandingkan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan.
4. Dapat diperjualbelikan, disewakan, diwariskan, digadaikan sementara dan dijadikan jaminan meminjam dana ke bank.

SHM dan HGB

SHM adalah jenis sertifikat yang memiliki kewenangan penuh atas lahan dan tanah oleh pemegang sertifikat, HGB adalah jenis sertifikat yang kepemilikan lahannya dipegang negara. Jika SHM, memiliki kewenangan hak turun temurun untuk diwariskan tanpa jangka waktu tertentu. Sedangkan HGB memiliki batas waktu tertentu, 20 hingga 30 tahun dan dapat diperpanjang.

Syarat Memiliki SHM

Berikut ini persyaratan administrasi yang perlu dipenuhi yakni:

1. Sertifikat HGB asli
2. Identitas diri berupa KTP dan Kartu Keluarga
3. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun berjalan
5. Surat pernyataan informasi pemilik lahan

Sementara jika Anda ingin mengurus SHM untuk tanah warisan, adapun beberapa dokumen yang perlu disertakan:

1. Akta Jual Beli
2. Surat Keterangan Tidak Sengketa
3. Surat Keterangan Riwayat Tanah
4. Surat Keterangan dari kelurahan

Cara Mengurus SHM

#1 Mendatangi Kantor Pertanahan Nasional

Pertama, mendatangi kantor BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Di kantor BPN, Anda hanya akan menyerahkan beberapa persyaratan dan membeli formulir pendaftaran.  Setelah persyaratan dan dokumen diverifikasi, Anda pun akan membuat janji dengan petugas untuk mengukur tanah.

#2 Penerbitan SHM

Kemudian, Anda akan mendapatkan Surat Ukur Tanah untuk melengkapi dokumen yang sebelumnya. BPN pun akan mengeluarkan surat keputusan dan SHM yang diterbitkan dalam kurun waktu 6 bulan.  Dalam hal ini, biaya yang akan dikenakan yakni Bea Perolehan Hak Atas Tanah.

Nah, itulah penjelasan mengenal SHM (Surat Hak Milik). Semoga bermanfaat.

The post Mengenal SHM dan Cara Mengurusnya, Inilah Syaratnya! appeared first on Blog Primaland ID.